Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi (keemapat dari kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandung,  Jawa Barat, Jumat (7/12/2018). Foto : Eno/Man

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menekankan kepada negara baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah harus menyiapkan tenaga medis dan mendistribusikan dengan baik. Pendistribusian tersebut dikatakan Dede bisa melalui mekanisme WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis), atau melalui penawaran-penawaran yang lebih baik kepada para tenaga medis.

“Ini semua masih dicoba dicari bentuknya supaya jangan sampai ada RS kosong dokter spesialis atau Puskesmas kosong dokternya. Ini tetap menjadi isu penting yang harus kita selesaikan kedepan,” ujar Dede saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandung,  Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).

Dikatakan oleh Dede, inti permasalahan itu adalah pendidikan Kedokteran merupakan salah satu pendidikan dengan berbiaya mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Kalau negara bisa intervensi, maka biaya pendidikan Kedokteran bisa ditekan atau disubsidi oleh Negara. “Mungkin hal itu bisa menciptakan lebih banyak tenaga medis dan dokter Spesialis di daerah-daerah tertentu,” tambah legislator dapil Jawa Barat II itu.

“Kami kedepan sedang berencana bagaimana bentuk intervensi negara untuk bisa menekan biaya pendidikan Kedokteran tersebut. Dulu mereka baru bisa praktek setelah menempuh kurang lebih 9 tahun, ini masih kita hitung jangan sampai orang tidak mau mengambil ilmu Kedokteran karena dihitung terlalu lama. Jadi harus ada aturan ketika mereka lulus langsung saja mereka magang sekitar 1 tahun kemudian kita kasih SIP (Surat Ijin Praktek) tetapi kita taruh di daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi bisa masuk dalam program NS (Nusantara Sehat),” ujar Dede.

Dalam kunjungan ini, Tim Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau langsung Puskesmas Jayagiri Lembang, Bandung serta melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dihadiri juga oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Badan PPSDM, perwakilan Tim Nusantara Sehat dan beberapa Kepala Dinas Kesehatan setempat, serta Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V. (eno/es)